Ironi PKB dan Kepemimpinan Helmi: Rakyat Harus Taat Pajak, Pajak Mobnas Gubernur Nunggak?
Opini Publik: Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Rakyat Bengkulu dan mahasiswa pernah bersuara lantang menolak kebijakan pajak dan opsen 66% yang dirasa mencekik. Tanggal 2 Juni 2025, gabungan mahasiswa Bengkulu turun ke kantor Gubernur, menuntut keadilan fiskal di tengah ekonomi sulit. Tapi Gubernur Helmi Hasan justru memilih pergi ke Jakarta, menemui Jaksa Agung, menyerahkan tongkat komando, bukan menemui mahasiswa yang menanti di depan kantornya.
Alih-alih meredam protes, Helmi malah memprovokasi suasana dengan narasi menyesatkan: menuduh demonstrasi mahasiswa tak lebih dari “caci maki dan sumpah serapah”. Padahal inti protes jelas: rakyat dan mahasiswa muak dipaksa membayar pajak PKB tinggi hanya untuk membiayai proyek-proyek bombastis — infrastruktur jalan Rp 600 miliar, ambulans, hibah helikopter, hingga renovasi rumah dinas Polda Bengkulu. Bahkan disebut-sebut, Pemprov akan membangun kantor perwakilan di Pulau Enggano — pulau terluar yang kerap dijadikan panggung simbolik kekuasaan.
Di balik drama pajak ini, muncul fakta satir: mobil dinas gubernur Helmi Hasan, Toyota Land Cruiser hitam berplat BD 1, justru menunggak pajak. Tercatat, pajak PKB-nya belum dibayar dengan tagihan Rp 15,363,000. Padahal, rakyat dipaksa patuh dan dikejar-kejar petugas Samsat agar taat pajak tepat waktu. Ironi ini jadi semacam potret moral: rakyat dituntut taat, penguasa bebas abai.
Saran Vox Populi, kalau Gubernur Helmi tidak mampu bayar pajak mobil dinas Gubernur minta tolong surat tidak mampu keterangan dari RT. Sama seperti ucapan Helmi ke rakyat tidak mampu minta surat miskin juga dari RT.
Plato dalam Republic pernah menulis, pemimpin adalah penjaga moral yang menjaga kawanan tetap jujur. Tapi di Bengkulu, gembala justru mencukur bulu domba habis-habisan — sementara dirinya lupa membayar pajak kendaraan yang ditunggangi. Filsuf Jerman Nietzsche juga mengingatkan, rakyat mudah diperbudak jika percaya dirinya bebas. Di Bengkulu, rakyat diyakinkan “pajak ini untuk pembangunan”, padahal uangnya membiayai gengsi dan citra pejabat — termasuk kendaraan dinas mewah yang justru mangkir bayar kewajiban.
Dalam logika psikologi kekuasaan, ini pola klasik: menggiring opini agar protes dianggap tidak bermoral. Erich Fromm menyebut pemimpin otoriter menukar substansi dengan drama, rakyat yang menuntut keadilan dicap “pembuat keributan”. Sementara di lapangan, suara mahasiswa tetap lantang:
“Taat pajak, Pak!”
“Masa rakyat saja dipaksa?”
