Alarm Sosial bagi Indonesia sebagai Bentuk Kesetaraan Akan Hak-Hak Masyarakatnya: Akankah Terjadinya Pemberontakan Anak-Anak Miskin di Indonesia?

Oleh Aqila Fadya Hayya

Mahasiswa FISIP universitas Andalas

Porak porandanya pemerintahan Nepal saat ini tentunya tak lepas dari adanya ketidaksetaraan pada negara demokrasi itu. Sebuah negara yang mengatasnamakan demokrasi tidak bisa memberikan kebebasan berekspresi dan malah memunculkan anarkisme, anarkisme biasanya muncul karena berbagai faktor, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi, lemahnya otoritas negara, serta peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan juga tidak tuntutan masyarakat yang kunjung tidak dipenuhi.Pemerintahan elit di Nepal. Pemerintah Nepal hanya mementingkan koloninya saja diatas penderitaan masyarakat miskin. Dimana ketika masyarakat dilanda kelaparan sedangkan para pejabatnya memerkan hasil kekayaan yang tak lain dan tak bukan Adalah hasil korupsi pemerintahan tersebut. Situasi yang kian memanas diakibatkan pemerintahan tak mampu dan juga enggan mendengarkan keluhan masyarakat. Maka pada tanggal pada Senin 8/9/2025 menewaskan 19 orang dan memicu kemarahan public, hingga akhirnya Perdana Mentri KP Sharma Oli mengundurkan diri

Akankah Indonesia melihat kejadian seperti kerusakan sistem demokrasi pada negara Nepal? Dimana aksi protes yang terjadi di Nepal di pimpin oleh anak-anak muda yang kecewa terhadap pemerintahan yang mereka percaya justru melakukan korupsi dan nepotisme yang merusak kepercayaan anak bangsa. Generasi muda yang lahir antara 1995-2010 melihat kehidupan anak-anak politisi yang dipamerkan di Tiktok sangat jauh berbeda dengan kondisi ekonomi Nepal yang memiliki pendapatan per kapita hanya sekitar US$ 1.400 per tahun. Tingkat pengangguran pemuda di negara bahkan mencapai 20% pada tahun 2024. Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga memiliki penduduk yang di dominasi generasi muda yang mampu untuk menggerakan aksi sosial. Keberadaan anak muda atau yang biasa kita sebut Gen Z menjadi harapan perubahan untuk masa mendatang. Generasi yang tumbuh dengan akses internet yang memadai dan melek akan teknologi digital. Telah banyaknya kasus viral dikarenakan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat misalnya kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang, kasus Vina Cirebon, kasus penganiayaan dokter koas, Pembunuhan Afif Maulana. Dan pada baru-baru ini kasus tewasnya driver ojol online, Affan Kurniawan yang dilindas secara tragis oleh mobil Brimob menimbulkan amarah dan sangat menarik empati masyarakat sipil dikarenakan pada saat yang bersamaan kondisi politik Indonesia sedang tidak stabil.

Perbedaan kondisi antara Indonesia dan Nepal dalam konteks protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahnya memang nyata, namun tujuan keduanya memiliki kemiripan yang mendalam, yaitu mengingatkan dan menyadarkan pemerintahan yang berkuasa tentang dampak merugikan dari kebijakan dan tindakan yang mereka jalankan bagi bangsa dan rakyatnya. Di kedua negara, pemerintahan cenderung mengutamakan kepentingan elit dan kelompok dalam lingkaran kekuasaan, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Perbedaan yang mencolok terlihat dalam cara masyarakat, khususnya generasi muda, yang awalnya dianggap apatis dan pasif terhadap politik, kini mulai aktif terlibat dan berperan sebagai agen perubahan di panggung politik.

Generasi muda Indonesia, yang dikenal sebagai Gen Z, menunjukkan energi dan semangat baru dalam menuntut reformasi dengan menolak sistem yang dinilai menguntungkan kaum elit semata dan merugikan mereka secara sosial ekonomi. Dalam konteks ini, mereka menuntut adanya kebebasan berekspresi yang lebih luas, menyalurkan aspirasi yang selama ini terabaikan oleh para penguasa. Peristiwa kericuhan yang terjadi di Indonesia pada Agustus lalu, yang berujung pada pembekuan sementara media sosial seperti TikTok oleh pemerintah, menjadi contoh nyata dari ketegangan antara upaya penyampaian kritik dari publik dengan respons pemerintah yang kadang menganggapnya sebagai tindakan anarkisme yang membahayakan persatuan bangsa. Padahal, seharusnya pemerintah membuka ruang dialog dan mendengarkan keluhan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Situasi ini menggambarkan dilema di Indonesia yang, meskipun berbeda konteks kasusnya dengan Nepal, pada dasarnya memperlihatkan dinamika serupa antara tuntutan rakyat dengan sikap elit yang kurang responsif dalam menghadapi aspirasi tersebut, sehingga menimbulkan friksi dan potensi konflik politik yang lebih luas di masa depan.Pada masa kericuhan lalu anak-anak muda  menuntut akan hak-haknya, sama halnya dengan genrasi muda di Nepal mereka menuntut keadilan dengan pergerakan demonstrasi meskipun keadaan di Indonesia masih baik dan dapat di kontrol dibandingkan dengan negara Nepal tetapi hal ini menjadi alarm sosial bagi negara Indonesia bahwa dengan melihat dari teori peluang politik yang tidak hanya muncul dari ketidakpuasan dan kesadaran saja, tetapi juga melihat kondisi politik itu dapat menimbulkan pergerakan yang menghasilkan perubahan. Generasi Muda sebagai aktor utama untuk memobilisasi massa melalui ruang digital.