Sumardi Tegaskan BPJS Kesehatan Warga Terlantar di Rumah Sakit Wajib Diaktifkan Pemerintah

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Sabtu (14/11/2026).

Persoalan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Madensi yang mempertanyakan bagaimana solusi bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif, terutama ketika membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sumardi menegaskan bahwa pemerintah wajib mengupayakan pengaktifan BPJS Kesehatan bagi pasien yang sudah terlantar atau membutuhkan penanganan di rumah sakit.

“Kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit atau tidak mendapatkan pelayanan karena BPJS-nya tidak aktif, maka BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.

Namun, Sumardi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penanganan antara pasien yang sudah dalam kondisi darurat atau terlantar di rumah sakit dengan peserta BPJS yang masih sehat dan kepesertaannya tidak aktif karena menunggak iuran.

Menurutnya, apabila peserta masih dalam kondisi sehat dan BPJS-nya tidak aktif akibat tunggakan hingga tiga bulan, kepesertaan tersebut tetap dapat diaktifkan kembali, tetapi peserta harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

“Kalau pasiennya masih bisa ke mana-mana, masih dalam keadaan sehat, kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan karena menunggak, itu tetap bisa diaktifkan, tetapi harus membayar tunggakan terlebih dahulu,” jelasnya.

Sumardi juga menyampaikan bahwa masyarakat yang mengalami persoalan pengaktifan BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Ia bahkan berjanji akan memberikan kontak petugas terkait kepada Madensi agar persoalan tersebut bisa ditindaklanjuti.

“Nanti saya berikan kontaknya kepada Ibu Madensi untuk berkoordinasi dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Jadi, kalau ada persoalan BPJS tidak aktif, jangan hanya diam. Harus segera dikoordinasikan agar bisa dibantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan bahwa pembiayaan program BPJS Kesehatan bersumber dari beberapa skema. Di antaranya iuran peserta mandiri, iuran yang dipotong langsung dari gaji ASN maupun pensiunan, serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat.

Selain itu, kekurangan pembiayaan juga ditanggung pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Ia menyebutkan alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat sekitar Rp45 miliar per tahun, sedangkan dukungan untuk menutupi kekurangan pembiayaan dari pemerintah daerah sekitar Rp5 miliar per tahun.

“Makanya ada BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada juga jaminan kesehatan kabupaten/kota. Jadi, masyarakat yang membutuhkan bantuan harus dikoordinasikan sesuai kewenangan dan skema pembiayaannya,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sumardi juga menceritakan pengalaman membantu seorang warga Bengkulu yang memiliki KTP Jakarta karena bekerja sebagai pengemudi ojek online.
Akibat perbedaan administrasi kependudukan tersebut, warga itu mengalami kendala ketika hendak mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Bengkulu.

Menurut Sumardi, persoalan administrasi tersebut akhirnya diselesaikan dengan memperbarui data kependudukan melalui aplikasi hingga warga bersangkutan memperoleh KTP Bengkulu. Setelah itu, pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilanjutkan melalui pemerintah provinsi.
Pengalaman tersebut, kata Sumardi, menjadi contoh bahwa persoalan administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan perlu segera dikoordinasikan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

Sumardi pun mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan persoalan BPJS Kesehatan yang tidak aktif tanpa mencari solusi.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir membantu masyarakat sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, terutama bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kalau BPJS-nya mati, jangan diam. Segera koordinasikan. Nanti saya bantu arahkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi agar bisa ditindaklanjuti,” tutup Sumardi.