Sumardi Kawal Aspirasi Guru Swasta, PAUD, Drainase hingga Pembangunan Jembatan
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Persoalan tenaga pendidik swasta hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi dalam kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2026, Jumat (14/11/2026).
Berbagai persoalan tersebut mencakup nasib guru swasta yang belum mendapat perhatian serius, kebutuhan penambahan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga usulan pembangunan drainase dan jembatan alternatif.Sumardi mengatakan, persoalan tenaga pendidik swasta menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapat perhatian.
Pasalnya, masih terdapat guru swasta yang telah memiliki sertifikasi, mengikuti perlombaan seni tingkat nasional, bahkan memiliki prestasi, tetapi dinilai belum mendapatkan perhatian dari pihak berwenang.
“Ada beberapa yang memang, khususnya mereka yang swasta, termarginalkan atau terpinggirkan. Misalnya, ada yang mengikuti lomba seni tingkat nasional, kemudian sudah inpassing dan bersertifikasi, tetapi tidak mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang,” ungkap Sumardi.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Sumardi berencana mengutus Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini dilakukan guna memperjuangkan aspirasi tenaga pendidik swasta, termasuk mereka yang telah berusia di atas 35 tahun.
“Saya akan mengutus Komisi IV yang membidangi pendidikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar memperjuangkan nasib mereka, termasuk yang sudah berumur di atas 35 tahun,” tegasnya.
Selain persoalan guru swasta, masyarakat juga mengusulkan penambahan anggaran untuk PAUD, khususnya bagi lembaga taman kanak-kanak (TK) swasta.Sumardi menjelaskan, kewenangan pengelolaan PAUD saat ini telah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, DPRD Provinsi Bengkulu akan mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.
“Kalau dari segi kewenangan, PAUD ini sudah beralih. Kalau dulu masuk provinsi dan kementerian, tetapi sekarang sudah dilimpahkan kepada kabupaten/kota. Namun, kita akan memberikan rekomendasi kepada bupati dan wali kota agar berpihak secara serius kepada seluruh TK swasta,” jelasnya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta juga diperlukan dalam bentuk dukungan operasional maupun apresiasi terhadap prestasi yang diraih.
“Kalaupun mereka tidak mendapatkan PPPK paruh waktu maupun PPPK, mereka tetap harus diberikan perhatian, termasuk operasional. Kemudian, ada kegiatan lomba seni tingkat nasional, seperti Mukomuko yang pernah mendapat juara satu, ini harus mendapat perhatian dari pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya,” tambah Sumardi.
Di sektor infrastruktur, sejumlah usulan masyarakat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Di antaranya pembangunan drainase di kawasan perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di wilayah Nakau.Selain itu, masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan alternatif yang menghubungkan Kampung Bahari dengan Teluk Sepang. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis bersama sejumlah aspirasi lainnya.
Sumardi membeberkan, seluruh aspirasi yang diterima akan dihimpun dan dibawa ke dalam pembahasan paripurna agar mendapat perhatian pemerintah sesuai kewenangannya.
“Kalau masyarakat menyampaikan semuanya secara lisan tentu tidak mungkin. Ada juga usulan tertulis yang kami terima. Dari isu yang berkembang, nanti akan kita bawa ke dalam paripurna untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun kementerian terkait,” pungkas Sumardi.
