Reses Teuku Zulkarnain: Soroti Data Bansos Tak Tepat Sasaran hingga Nasib Pedagang Terdampak Penertiban

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, S.E., menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial (bansos), kepesertaan BPJS Kesehatan, perbaikan infrastruktur hingga nasib pedagang kecil yang terdampak penertiban.

Berbagai persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan penjaringan aspirasi tersebut, masyarakat mengeluhkan penetapan desil kesejahteraan yang dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi warga sebenarnya. Akibatnya, sejumlah keluarga kurang mampu justru kehilangan hak untuk menerima berbagai bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga jaminan kesehatan melalui BPJS.

Menanggapi keluhan tersebut, Teuku Zulkarnain menegaskan bahwa persoalan pendataan desil harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, proses pendataan dan verifikasi harus dilakukan secara akurat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru memiliki desil tinggi sehingga tidak mendapatkan bantuan. Kita minta Kemensos melakukan evaluasi dan mengembalikan data desil sesuai kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas proses verifikasi data di tingkat bawah. Pasalnya, meskipun perangkat lingkungan, termasuk ketua RT, telah melakukan pendataan dan verifikasi langsung terhadap kondisi warga, masih ditemukan hasil penetapan desil yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Selain persoalan bantuan sosial, Teuku Zulkarnain turut menyoroti nasib pedagang kecil yang terdampak penertiban. Ia menilai, pemanfaatan kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai lokasi penampungan sementara dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi pedagang agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, penataan kawasan memang harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi fasilitas umum. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.

“Jangan sampai pedagang ditertibkan, tetapi tidak diberikan solusi. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mencarikan tempat yang layak bagi mereka berjualan,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Teuku Zulkarnain juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp64 miliar untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2026.
Selain itu, pembenahan fasilitas rumah sakit serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ruang kelas dan toilet sekolah, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sementara terkait persoalan infrastruktur, Teuku Zulkarnain memastikan aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jalan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.

Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diperjuangkan melalui pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung persoalan masyarakat. Setiap aspirasi akan kita perjuangkan sesuai kewenangan agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.