Pemkab Benteng Rakor Inflasi TPID Bahas Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas
JurnalBengkulu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Sugeng Oswari, S.Kom.,M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui zoom di Ruang Rapat Bupati, Senin (05/02/2024).
Rakor dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si yang diikuti oleh para Menteri/Kepala Negara Pemerintah non Pemerintah, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia dan segenap undangan lainnya.
Dalam arahannya Tomsi Tohir menyampakan agar mempersingkat waktu dan menyampaikan langsung ke poin penting, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data historis kondisi inflasi dan IPH di bulan Januari 2024.
Ketua KND, Dante Rigmalia menyampaikan tugas dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta beberapa isu prioritas yang akan mereka tangani. Yaitu beberapa diantaranya memberikan perhatian dan komitmen prioritas untuk percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas dan koordinasi dengan komisi nasional disabilitas dalam proses pemantauan evaluasi advokasi dan evaluasi pelaksanaan program inklusi disabilitas.
Berdasar data statistik pendidikan BPS 2018, kondisi penyandang disabilitas di usia 5 tahun terdapat 17,64% belum sekolah, 4,31% bersekolah, dan 78.05% tidak bersekolah lagi, mayoritas berpendidikan SD sederajat, rata-rata lama sekolah hanya 5,32 tahun dan hanya 2,8% yang menyelesaikan hingga perguruan tinggi.
"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif sehingga diperlukan ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat terlibat dalam semua proses pembangunan dan berkontribusi bagi negara" ujarnya
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Maliki, PhD mengenai Pembangunan inklusif penyandang disabilitas daerah melalui rencanan aksi daerah penyandang disabilitas.
Berdasar data susenas 2023 dan sukernas 2021 yang diolah Bappenas angka kemiskinan penyandang disabilitas lebih tinggi (13,81%) dari kemiskinan nasional (9,36%), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas lebih rendah (44%) dan partisipasi nasional (69%), Penyandang disabilitas dengan masalah kesehatan lebih tinggi (50,78%) dibanding non disabilitas (22,97%), Penyandang disabilitas yang memiliki ijazah SMA dan Perguruan Tinggi (20,22%) lebih rendah dari non disabilitas (35,54%).
Maka dari itu perlu ada tindak lanjut dengan Permen PPN/Bappenas No. 3 tahun 2021, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).
Baru ada 3 Provinsi yang memiliki pergub RAD PD yaitu NTT, Aceh, dan kalimantan Selatan, 27 Provinsi memiliki regulasi terkait penyandang disabilitas dalam bentuk Perda namun belum dalam bentuk RAD PD".
