Pemprov Bengkulu Tindak Lanjuti Aspirasi Hari Tani Nasional, Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Seluma

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam peringatan Hari Tani Nasional 2026. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan agraria secara terukur, terpadu, dan berkeadilan.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan agraria yang menjadi perhatian masyarakat akan dibahas bersama seluruh pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan rasa keadilan,” ujar Herwan Antoni saat memimpin Rapat Tindak Lanjut terhadap aksi HKTI Kabupaten Seluma di Balai Raya Semarak, Jumat (25/9).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang mewakili Bupati Seluma, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu Tentrem Prihatin, serta unsur perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aksi yang digelar Aliansi Rakyat Bersatu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2026 pada 24 September lalu. Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Bersatu menyampaikan delapan tuntutan yang berfokus pada penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak-hak petani, penegakan kepastian hukum atas penguasaan lahan, serta penghentian praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor agraria.

Sekda Herwan Antoni menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang persoalan agraria sebagai isu strategis yang memerlukan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi langkah penting untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

“Penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama dan komitmen semua pihak. Pemerintah akan mengedepankan dialog, koordinasi, dan pendekatan yang konstruktif agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penyelesaian konflik dan sengketa agraria, evaluasi legalitas penguasaan lahan, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan persoalan agraria di Provinsi Bengkulu.

Melalui forum ini, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan memastikan setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Pemerintah berharap upaya bersama ini dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.