Kasus Wahyudin Moridu, Cermin Busuk Mental 'Perampok' di Parlemen: Bengkulu?

Jangan Harap Lima Tahun Sejahtera, Kalau Wakil Rakyatnya Rakus

Opini Publik: Vox Populi VD

JurnalBengkulu.com - Kepala daerah dan anggota DPRD yang datang dengan wajah memelas, merayu, bahkan mengemis suara rakyat demi kursi kekuasaan, jangan pernah bermimpi mereka akan tulus berpihak pada rakyat. Cost politik yang mereka keluarkan begitu besar, dan rakyat hanya menjadi ATM berjalan untuk menutup ongkos itu lewat bancakan APBD.

Mereka bukan lagi wakil rakyat, tetapi makelar anggaran. Bukan lagi pemimpin, melainkan rentenir politik yang berpikir bagaimana balik modal. Lima tahun ke depan, jangan harap rakyat sejahtera. Yang akan sejahtera hanyalah kantong pribadi dan kroni-kroni mereka.

Dari Gorontalo ke Bengkulu: Mentalitas yang Sama. 

Kita sudah melihat cermin busuk itu di Gorontalo. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDIP, dengan pongahnya berkata dalam sebuah video: “Kita rampok saja uang negara, biar negara ini makin miskin.” Sontak publik marah, partainya pun akhirnya memecat dia. Tapi pertanyaannya: beranikah kita menganggap hanya dia yang berpikir begitu? Atau justru ia hanya keceplosan, sementara yang lain masih lihai menyembunyikannya?

Bengkulu: Dari DPRD hingga Dugaan Jejak Hitam Helmi Hasan

Fenomena itu bukan hanya cerita Gorontalo. Bengkulu pun dipenuhi skandal legislatif dan eksekutif yang meresahkan publik. Contohnya:

Kasus DPRD Kepahiang: Kejaksaan Negeri Kepahiang menetapkan 10 orang tersangka dalam skandal korupsi dana DPRD Kepahiang senilai Rp 37 miliar, melibatkan pejabat DPRD dan sekretariat, dengan modus perjalanan dinas fiktif.

Kasus Setwan DPRD Provinsi Bengkulu: Kejati Bengkulu menahan 5 tersangka dalam pengusutan anggaran Rp 130 miliar di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Tersangka itu antara lain mantan Sekretaris Dewan, bendahara, PPTK, dan staf-staf bendahara. Modusnya serupa: perjalanan dinas fiktif, mark up dana perawatan kendaraan dinas dan rumah tangga, hingga dana aspirasi yang diselewengkan.

Tak berhenti pada DPRD, publik Bengkulu juga mencatat dugaan jejak hitam politikus PAN Helmi Hasan, mantan Wali Kota sekaligus Gubernur Bengkulu. Ia berkali-kali disebut dalam berbagai dugaan kasus besar di Bengkulu yang selalu lolos dari jeratan hukum. 
Bahkan, Aliansi Masyarakat Bengkulu Bersatu (AMBB) menuntut aparat hukum untuk menuntaskan kasus-kasus berikut:

Kasus Mega Mall Bengkulu yang tak jelas penyelesaiannya.

Program Samisake dan dugaan penyalahgunaan dana bansos.

Pengadaan ambulans gratis yang bermasalah.

Kasus PDAM Kota Bengkulu yang sarat dugaan korupsi.

Pungli potongan gaji ASN Provinsi Bengkulu sebesar 2,5%.

Proyek pembangunan jalan Rp 600 miliar yang penuh tanda tanya.

Ganti rugi lahan Gedung Merah Putih yang diduga bermasalah.

Editorial Penutup Opini:

Bedanya, Wahyudin Moridu terang-terangan berkata lantang dan dipecat, sementara di Bengkulu mereka melakukannya dengan senyap, terstruktur, dan sistematis. Rakyat hanya bisa menyaksikan uang yang seharusnya untuk kesejahteraan, habis dipakai membiayai keserakahan.

Selama kursi kekuasaan masih dianggap sebagai ladang investasi, bukan pengabdian, maka lima tahun ke depan jangan pernah bermimpi rakyat akan sejahtera.