Analisis Fiskal Bengkulu 2025–2030: Antara Multi-Years, TKD yang Menyusut, dan Dilema Pinjaman

Oleh: Vox Populi Vox Dei

JurnalBengkulu.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah Gubernur Helmi Hasan mempromosikan skema multi-years sebagai strategi pembangunan infrastruktur jangka panjang. Skema ini dirancang agar proyek strategis—seperti pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan—dapat berjalan lintas tahun tanpa terputus oleh siklus APBD tahunan.

Namun, kondisi fiskal 2025 menunjukkan gambaran rapuh. APBD disahkan sebesar Rp 2,92 triliun dengan belanja Rp 2,99 triliun, meninggalkan defisit Rp 76,9 miliar. Pendapatan daerah masih bertumpu pada Transfer ke Daerah (TKD) yang pada 2025 hanya sekitar Rp 1,3 triliun, sementara PAD baru mencapai ± Rp 989,9 miliar. Penurunan TKD ini secara drastis mempersempit ruang fiskal, membuat kemampuan belanja produktif terbatas.

Untuk menutup kesenjangan itu, Helmi Hasan sempat akan mengajukan pinjaman Rp 2 triliun ke Bank BJB. Dana segar tersebut dimaksudkan sebagai bahan bakar awal multi-years agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan cepat. Namun rencana ini akhirnya batal, setelah muncul kekhawatiran bahwa cicilan utang justru akan menjerat APBD di tahun-tahun berikutnya. DPRD dan publik menilai, tanpa penguatan PAD, pinjaman hanya akan menjadi beban jangka panjang.

Batalnya pinjaman membuat skema multi-years harus sepenuhnya bertumpu pada fiskal internal. Konsekuensinya, proyek pembangunan tetap berjalan, tetapi parsial, selektif, dan sangat bergantung pada efisiensi APBD. Meski lebih lambat, jalan ini dianggap lebih sehat secara fiskal.

Perbandingan Dua Skenario 2025–2030

1. Tanpa Pinjaman (PAD + TKD Saja)

Pembangunan berjalan lambat dan sangat selektif.

APBD lebih sehat karena tidak terbebani cicilan.

Risiko stagnasi pembangunan cukup besar jika PAD tidak ditingkatkan.

2. Dengan Pinjaman Rp 2 Triliun

Pembangunan multi-years terlihat cepat di awal.

APBD jangka pendek tampak lebih besar

Tapi mulai 2027, cicilan utang ± Rp 200–300 miliar per tahun berpotensi menggerus ruang fiskal.

Risiko jebakan utang sangat tinggi jika PAD stagnan.

Proyeksi APBD Bengkulu 2025–2030

Skenario 1: 
Tanpa Pinjaman (Hanya PAD + TKD)

2025

Pendapatan: Rp 2,92 T
Belanja: Rp 2,99 T
Defisit: Rp 76,9 M
Kondisi: Multi-years berjalan lambat, proyek hanya yang prioritas.

2026

Pendapatan: ± Rp 2,6 T (TKD turun Rp 320 M) Belanja: ± Rp 2,7 T

Kondisi: Ruang fiskal makin sempit, efisiensi jadi keharusan.

2027

Pendapatan: ± Rp 2,7 T
Belanja: ± Rp 2,8 T
Kondisi: APBD terkendali, pembangunan terbatas.

2028

Pendapatan: ± Rp 2,8 T
Belanja: ± Rp 2,9 T
Kondisi: Pembangunan lambat tapi fiskal stabil.

2029

Pendapatan: ± Rp 3 T
Belanja: ± Rp 3,1 T
Kondisi: Ada ruang fiskal jika PAD mulai naik.

2030

Pendapatan: ± Rp 3,2 T
Belanja: ± Rp 3,3 T
Kondisi: Fiskal sehat tanpa beban cicilan utang.

SkenarTriliu : Dengan Pinjaman Rp 2 Triliun

2025

Pendapatan: ± Rp 4,9 T (Rp 2,92 T normal + Rp 2 T pinjaman)
Belanja: ± Rp 5,2 T
Kondisi: Proyek multi-years masif dimulai.

2026

Pendapatan: ± Rp 4,6 T
Belanja: ± Rp 4,9 T
Kondisi: Proyek masih berjalan cepat, cicilan utang belum terasa.

2027

Pendapatan: ± Rp 4,7 T
Belanja: ± Rp 4,7–5 T
Cicilan Utang: Rp 200–300 M per tahun mulai terasa
Kondisi: Ruang fiskal mulai tergerus.

2028

Pendapatan: ± Rp 4,8 T
Belanja: ± Rp 5 T
Cicilan Utang: tetap Rp 200–300 M
Kondisi: Belanja pembangunan tertekan.

2029

Pendapatan: ± Rp 5 T
Belanja: ± Rp 5,2 T
Cicilan Utang: Rp 200–300 M
Kondisi: Anggaran banyak tersedot untuk bayar utang.

2030

Pendapatan: ± Rp 5,2 T
Belanja: ± Rp 5,4 T
Cicilan Utang: masih Rp 200–300 M
Kondisi: Risiko fiskal tinggi, pembangunan bisa melambat.

Kesimpulan

Tanpa pinjaman, Bengkulu harus puas dengan pembangunan lambat, tetapi kondisi fiskal lebih aman.

Dengan pinjaman, pembangunan terlihat cepat di awal, tetapi berisiko menjerat APBD dalam cicilan utang yang menggerus ruang fiskal hingga 2030.

Skema multi-years Helmi Hasan pada akhirnya bukan sekadar strategi teknis, melainkan ujian tata kelola fiskal: apakah Bengkulu mampu membangun tanpa terjebak dalam jebakan utang, atau memilih percepatan yang berisiko menggadaikan masa depan fiskalnya.