Partai Politik Sebagai Pilar Utama Sistem Politik Indonesia

Penulis : Pratiwi Khairunnisa,  Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Andalas

Tidak ada negara yang tidak menggunakan partai politik yang didukung oleh sistem politik negaranya untuk menjalankan pemerintahannya. Sistem merupkan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur-unsur berbeda yang memiliki peran atau fungsinya masing-masing yang saling berinteraksi. Begitu pula dengan satu sistem politik. Menurut David Easton sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi nilai-nilai yang mengikat atau bersifat otoritatif yang  diimplementasikan (Varma, 1992). Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem aktivitas yang saling terikat karena saling berhubungan yang bisa mempengaruhi keputusan yang dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam hal ini David Easton menjelaskan melalui pendekatan sistem politik dimana ada input dan output. Input merupakan tahapan dimana masuknya dukungan dan tuntutan sedangkan output merupakan tahapan dimana keluarnya keputusan dan tindakan seperti kebiajakan-kebijakan yang otoritatif. Dalam sistem input menuju output terdapat satu tahapan yaitu konversi yang di mana partai politik sangat berperan penting dalam tahapan tersebut. Salah satu komponen sistem politik adalah partai politik sebagai proses input.
 
Partai politik menentukan sistem politik dan bentuk pemerintahan suatu negara dan tidak dapat dipisahkan dari sistem dan bentuk negara tersebut. Struktur pemerintahan suatu negara merupakan cerminan dari negara tersebut. Sistem politik suatu negara berasal dari partai politik yang ada. Partai politik memiliki peranan atau fungsinya. Partai politik dalam proses input dapat dilihat dalam fungsi yaitu sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik dalam satu sistem poltik karena merupakan sarana, alat dan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya Ketika hal ini terjadi, komunikasi politik muncul dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah, dan partai politik dapat berperan sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Di Indonesia, peran partai politik dalam sistem politik mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan ini berkaitan dengan efisiensi penyampaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat dan sebalikanya penyampaian kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik memiliki hambatan sebagai proses input dalam sistem politik. Seperti kasus undang-undang cipta kerja, partai politik seperti tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sehingga undang-undang tersebut dianggap merugikan masyarakat. Sebaliknya kepentingan masyarakat yang menolak undang-undang tersebut tidak di wadahi oleh partai politik.
 
Permasalahan yang terjadi muncul akibat partai politik kurang mendapatkan kepercayaannnya dari masyarakat. Partai politik kurang memberikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga muncul ketidak percayaan kepada partai politik. Di Indonesia partai politik hampir tidak dapat dibedakan secara ideologi hanya identitas semata sehingga kurang mengakar kepada masyarakat. Akibat dari kuarangnya kepercayaan masyarakat proses input yang dilakukan partai politik dalam sistem politik Indonesia mengalami kegagalan.
 
Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran baik anggota partai maupun masyarakat. Hal tersebut agar proses input yang terjadi dalam sistem politik Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya.