Didatangi Puluhan Jukir, Edi Hariyanto Pilih Memaafkan: Mari Duduk Bersama

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Hariyanto, S.P., M.M., memilih meredam polemik kedatangan sekitar 25 juru parkir (jukir) ke Kantor DPRD Kota Bengkulu dan Kantor DPD Partai Perindo Kota Bengkulu.

Kedatangan para jukir tersebut berkaitan dengan polemik pungutan parkir di gerai ritel modern Indomaret dan Alfamart. Mereka disebut mencari Edi bersama anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya, Rodi, untuk menyampaikan sikap terkait persoalan tersebut.

Alih-alih membalas dengan kemarahan, Edi justru menyatakan telah memaafkan para juru parkir. Ia menilai para jukir merupakan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah dan tidak semestinya ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan wakil rakyat.

“Saya tidak marah kepada teman-teman juru parkir, Saya maafkan mereka. Saya memahami mereka hanya sedang memperjuangkan penghidupan. Jangan sampai mereka justru menjadi korban atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Edi.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Bengkulu itu menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat. Namun, menurutnya, aspirasi harus disampaikan secara damai dan terbuka tanpa intimidasi maupun tekanan terhadap pejabat pemerintah ataupun lembaga negara.

“Kalau ada perbedaan pendapat, mari kita duduk bersama. DPRD adalah rumah rakyat. Silakan datang dan sampaikan aspirasi, tetapi jangan menggunakan cara-cara intimidasi untuk memaksakan sebuah kepentingan,” tegasnya.

Soroti Dugaan Tekanan terhadap Jukir

Edi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebuah rekaman video yang, menurut keterangannya, memperlihatkan dugaan adanya upaya memengaruhi atau menekan sejumlah juru parkir agar ikut dalam aksi.

Meski demikian, Edi mengatakan tidak ingin memperkeruh suasana dan memilih menyerahkan persoalan tersebut untuk dilihat secara proporsional.

“Kami sudah mendapatkan rekaman video yang menunjukkan adanya dugaan tekanan terhadap juru parkir untuk ikut dalam aksi. Saya tidak ingin memperkeruh keadaan, tetapi bukti itu ada dan tentu menjadi perhatian kami,” katanya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi aksi saling menekan.

Menurut Edi, pemerintah daerah maupun DPRD harus tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak mana pun. Persoalan yang muncul, kata dia, seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang berlaku.

“Saya berharap pemerintah daerah jangan kalah dengan tekanan dan jangan membiarkan budaya intimidasi berkembang. Pejabat pemerintah maupun anggota DPRD harus bisa menjalankan tugasnya tanpa diintimidasi,” ujarnya.

Bukan Mematikan Mata Pencaharian Jukir

Edi kembali menegaskan bahwa sikapnya mengenai pungutan parkir di gerai ritel modern bukan ditujukan untuk mematikan mata pencaharian para juru parkir.

Sebelumnya, ia menyampaikan keberatan terhadap pungutan parkir di area gerai ritel modern karena menilai masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari jangan sampai kembali dibebani biaya tambahan.

“Saya tidak pernah memusuhi juru parkir, Saya justru ingin mencari solusi yang baik. Masyarakat harus tetap mendapatkan pekerjaan, tetapi jangan sampai masyarakat yang berbelanja dibebani. Kita cari jalan keluar yang adil untuk semua,” jelasnya.

Edi pun mengajak seluruh pihak untuk menghentikan polemik dan membuka ruang dialog. Baginya, juru parkir merupakan bagian dari masyarakat, sementara DPRD juga merupakan lembaga yang membawa aspirasi masyarakat.

“Jadi saya sekali lagi mengajak semua pihak: jangan saling bermusuhan. Jukir adalah rakyat, DPRD juga wakil rakyat. Mari kita duduk bersama mencari solusi. Tetapi satu hal yang harus kita jaga bersama, jangan ada intimidasi terhadap siapa pun,” pungkas Edi.