Di Balik Kursi Empuk Komisaris Berpesta Segelas Anggur Mahal, BUMN Terus Merugi

Opini Publik: Vox Populi Vox Dei

JurnalBengkulu.com - Entah sejak kapan, di negeri ini, jabatan Komisaris perusahaan negara berubah jadi puncak mimpi.
Bagi sebagian orang, Komisaris BUMN adalah hadiah paling manis: ruang rapat mewah, honor tebal, fasilitas kelas satu, tugas ringan — cukup hadir rapat, angkat tangan, tanda tangan, pulang bawa nama ‘profesional’.

Padahal, di perusahaan swasta, jabatan Komisaris adalah panggung pengawasan serius. Seorang Komisaris di swasta tidak cukup hanya bermodal lobi atau terkenal di TV. Ia harus mengerti bisnis, membaca tren pasar, menjewer direksi yang malas, menendang yang berkhianat. Ia menjaga agar visi perusahaan tetap untung dan tumbuh.

Sayangnya, logika waras itu sulit hidup di BUMN. Di negeri ini, kursi Komisaris justru jadi pos transaksional. Kursi empuk itu dihuni mantan politisi pensiun, relawan kampanye, selebritas tenggelam, mantan atlet yang sudah jarang di layar kaca, bahkan pencipta lagu dadakan.

Yang penting: loyal.
Paham bisnis? Nanti dipelajari sambil selfie di ruang rapat.

Sementara di ruang rapat Komisaris gelas anggur terangkat, di luar pagar kantor BUMN, rakyat berbaris menunggu panggilan kerja yang entah kapan tiba.
Mereka membawa map lamaran yang makin kusut, dari job fair ke job fair, berharap satu pintu BUMN terbuka. Ironinya, gaji Komisaris sebulan bisa setara puluhan pegawai rendahan yang tak kunjung diterima kerja.

Hasilnya? Laporan keuangan BUMN berwarna merah darah.
PLN, sang raja listrik monopoli, rugi Rp 35,3 triliun (2020).
Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan, rugi Rp 76,49 triliun (2021).
Krakatau Steel, rugi Rp 1,3 triliun (2020).
Jiwasraya gagal bayar, tekor Rp 16,8 triliun.
Asabri bobol, rugi Rp 22,7 triliun.
Proyek kereta cepat yang dulu digadang-gadang ‘tanpa APBN’, kini menambah beban APBN hingga puluhan triliun rupiah.

Semua itu tak cukup membuat kursi Komisaris terguncang.

Mereka tetap tertawa di balik papan nama, tetap berpesta di ruang rapat.
Kalaupun rugi, tinggal minta suntikan modal. APBN menambal.
Dan siapa yang membayar bocornya APBN? Rakyat yang menunggu di luar pagar sambil mengejar lowongan kerja yang tak kunjung tersedia.

Di mimbar-mimbar seminar, pejabat berpidato gagah soal industri nasional, hilirisasi, transformasi digital, revolusi industri keempat.
Tapi di ruang pengambilan keputusan, yang diutamakan bukan profesional, tapi siapa yang paling lentur menunduk.
Padahal modal terbesar perusahaan bukan gedung baru, bukan mesin mutakhir, tapi orang yang tepat di kursi yang tepat.

Rakyat tak butuh jabatan Komisaris kalau harga dirinya harus dikorbankan demi menjilat.
Karena kalau hidup cuma sekadar cari makan, monyet juga bisa hidup.
Bedanya, monyet tak pura-pura paham laporan neraca.
Dan monyet tak ikut merugikan negara sampai triliunan rupiah.

Selama Komisaris dipilih karena loyalitas, bukan kompetensi, BUMN akan tetap rugi.
Yang tertawa: segelintir orang di ruang rapat.
Yang membayar: puluhan juta rakyat di luar pagar membayar pajak. 

Vox Populi Vox Dei.
Suara rakyat. Suara Kebenaran.