Terkait Pungli, Komisi I DPRD Lebong Sidak SMPN 5
Jurnalbengkulu.com - Soal dugaan pungli SMPN 5 Lebong, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lebong, sidak ke sekolah, Sabtu (19/01/19).
Sidak ini dilakukan pihak anggota dewan mengingat beredar informasi adanya tindakan pungli yang terjadi di sekolah tersebut.
Komisi I DPRD Lebong, Ferdinan Markos, Aprian Tono, Jang Jaya dan M. Evandri langsung turun ke SMPN 5 Lebong.
Sidak Anggota Komisi I ini langsung diterima kepala sekolah, dalam pertemuan itu anggota Komisi 1 melontarkan beberapa pertanyaan kepada Armen Bastari, selaku kepala sekolah.
Selain itu, anggota Komisi I mendatangi langsung siswa-siswi kelas 3 di ruang kelas, saat kegiatan belajar berlangsung.
Serta bertanya langsung dengan siswa apakah benar ada pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada mereka, dan beberapa siswa membenarkan adanya pungutan tersebut.
Pihak sekolah meminta siswa membayar Rp. 400. 000 per siswa, namun kebanyakan siswa tidak tahu rincian item-item yang dikenakan kepada mereka.
Sementara itu, Komisi 1 menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa sebelumnya mereka pada saat hearing dengan perwakilan KPK RI, bahwa tidak dibenarkan pihak sekolah memungut dari wali murid.
Jika pun ada kesepakatan, besaran nilainya tidak ditetapkan dan tidak ada juga batas waktu pembayarannya.
Armen Bastari, M.Pd saat dikonfirmasi awak media mengatakan belum mengetahui dasar hukum yang jelas terkait pungli dan aitem-aitem yang dikenakan, dia mengatakan dasar hukumnya sampai sekarang belum jelas.
“Itu dasar hukumnya belum jelas, terkait item-item yang dikenakan sampai sekarang dasar hukumnya belum jelas,” ujar Armen.
Saat ditanya terkait masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi I agar menghapus pungutan yang sudah dilakukan karena hal itu dianggap pungli, Armen dengan santai menjawab akan mempertimbangkan
“Ya, nanti kita pertimbangkan ya,” pungkas Armen.(Adv/Alf)
