Rencana Utang Rp 2 Triliun BJB: Nafsu Gubernur atau Beban Rakyat Bengkulu?
Oleh : Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Adian Napitupulu dalam sebuah perbincangan dengan Akbar Faizal pernah menegaskan: rakyat tidak perlu sungkan menagih layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar dari negara. Mengapa? Karena sejak lahir hingga meninggal, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rakyat selalu dipungut pajak. Tak ada transaksi yang lepas dari cengkraman fiskus. Bahkan saat seorang ibu membeli garam seribu rupiah, di dalamnya terselip pajak. Karena itu, menuntut hak dasar bukanlah meminta kemurahan hati penguasa, melainkan menagih kewajiban negara.
Kesadaran inilah yang membuat publik gelisah ketika Gubernur Helmi Hasan berencana meminjam Rp 2 triliun dari Bank BJB. Sebab APBD bukanlah dompet pribadi gubernur, melainkan amanah kolektif dari uang rakyat. Jika utang dipaksakan, siapa yang akan menanggung cicilannya? Jawabannya jelas: rakyat—melalui pajak, potongan belanja sosial, atau pengurangan layanan publik.
Retorika pembangunan jalan dan jembatan tidak bisa menutupi fakta bahwa utang sebesar itu berpotensi menyeret Bengkulu ke jurang fiskal. Cicilan akan terus menekan, sementara kebutuhan vital rakyat—dari layanan kesehatan, subsidi pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi—terancam terpangkas. Publik khawatir, pajak yang seharusnya menopang kesejahteraan justru dijadikan jaminan utang untuk proyek mercusuar.
Kritik rakyat bukanlah penolakan pembangunan, melainkan alarm kewarasan. Pertanyaan sederhana pun muncul: apa prioritas kita? Jalan mulus atau rumah sakit layak? Gedung baru atau sekolah berkualitas? Jangan gadaikan masa depan Bengkulu hanya demi obsesi sesaat.
“Populi Suprema Lex Esto”—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika pemerintah berpegang pada asas ini, maka setiap kebijakan fiskal harus tunduk pada prinsip: apakah keputusan ini menyelamatkan rakyat atau justru membebani mereka? Bila jawabannya beban, maka utang itu wajib ditolak. Bila jawabannya keselamatan, barulah bisa dipertimbangkan.
Editorial ini menegaskan: vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan hari ini suara itu jelas: hentikan utang sembrono, kembalikan APBD untuk rakyat, bukan untuk kepentingan elite.
