GEMPALA 30 M, Hibah APH 32 M: Kapan APBD Kota Bengkulu Benar-Benar untuk Rakyat?
APBD Kota Bengkulu Tersedot Miliaran rupiah Untuk Proyek Pencitraan Ilusi Kegembiraan Sesaat GEMPALA Jelang HUT RI ke-80 dan Hibah Anggaran Fantastis untuk Pembangunan Fisik Aparat Hukum Instansi Vertikal yang Seharusnya Bergantung pada APBN
Opini Publik – Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Gerakan Menanam 10.000 Pohon Kelapa di Pantai Panjang (GEMPALA) diluncurkan sebagai program hijau yang disebut-sebut monumental. Ide besarnya memang patut didukung. Tapi di balik euforia, muncul perhitungan tajam yang membuat publik mengernyit.
Dikutip Vox Populi dari FB Sahlan Sirad, ia berbicara berdasarkan pengalaman, bukan kira-kira,” Bahwa Pada era 90-an, ketika terlibat di proyek pengembangan kawasan pantai, memindahkan pohon kelapa yang sudah berbunga bukan urusan murah. Perlu alat berat, lubang besar berisi satu truk tanah timbunan, dan biaya Rp 1 juta per pohon—belum termasuk pemeliharaan.
Sekarang, hitung-hitungan realistisnya ±Rp 3 juta per pohon.
Kalikan saja: 10.000 pohon × Rp 3 juta = Rp 30 miliar.Pertanyaannya: Apo ado anggarannyo, Pak Wali Dedy Wahyudi? kata Sahlan
Apalagi program tanam kelapa ini ia pernah dilakukan sebelumnya, tapi Gatot—Gagal Total karena modal nekat tanpa rencana teknis matang dan biaya perawatan yang memadai.
Benturan Anggaran: 30 M vs 32 M
Tahun anggaran yang sama, Pemkot Bengkulu menggelontorkan Rp 32,397 miliar hibah untuk pembangunan fisik instansi vertikal Aparat Penegak Hukum (APH) —kepolisian, kejaksaan, TNI—yang notabene sudah dibiayai APBN.
Publik wajar mempertanyakan prioritas: mengapa APBD Kota justru dermawan kepada lembaga non-daerah, sementara proyek untuk rakyat berisiko gagal karena lemah di pendanaan dan manajemen?Risiko GEMPALA Jadi GEMPA?
Tanpa perencanaan teknis detail, minimal 40% anggaran untuk pemeliharaan 1–2 tahun, dan keterlibatan masyarakat, GEMPALA berpotensi berubah menjadi “GEMPA”—Gerakan Membazirkan Puluhan Miliar Anggaran. Hasilnya nanti bukan pantai teduh berjejer kelapa, melainkan ribuan batang mati kering di pasir, dan rakyat hanya dapat foto seremoni penanaman.
Kapan APBD untuk Rakyat?
Dengan Rp 30 miliar, Pemkot Bengkulu sebenarnya bisa:
Menyediakan 10.000 paket bantuan sosial Rp 3 juta per keluarga/tahun.
Membangun 100 sumur bor air bersih untuk wilayah krisis air.
Memberikan 750 beasiswa kuliah penuh untuk anak-anak kota.
Namun yang terjadi, APBD justru habis di proyek pencitraan menjelang HUT RI ke-80 dan hibah fantastis untuk instansi vertikal.
APBD adalah amanah rakyat. Tanpa keberpihakan nyata, GEMPALA bisa tercatat di sejarah sebagai simbol bahwa uang rakyat lebih sering mengalir ke seremoni dan “bangunan aparat” daripada kebutuhan dasar masyarakat.
