Dewan Kota Gelar Rapat Dengar Pendapat Jukir Terkait Pengelolaan Parkir Oleh Pihak Ketiga
Jurnalbengkulu.com - Puluhan juru parkir zona 6 Kota Bengkulu (Panorama) menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bengkulu pada Selasa pagi (14/01/2020). Mereka menolak kebijakan pengelolaan parkir zona 6 oleh pihak ke-3 (CV.Putra Wijaya) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
Para juru parkir ini menolak pengelolaan oleh pihak ke-3 karena berdasarkan data yang mereka miliki realisasi PAD dari sektor parkir di zona 6 pada tahun 2018 mencapai Rp 1,3 Milyar, sementara target PAD pada tahun 2020 hanya Rp.1,2 Milyar. Selain itu mereka juga meminta pengelolaan parkir langsung diambil alih oleh Bapenda.
Kadishub Kota Bengkulu, Drs. Bardin mengatakan perjanjian dengan pihak ke-3 dapat dievaluasi apabila selama 3 bulan pertama pihak ke-3 yang dimaksud tidak memenuhi target atau di kemudian hari perjanjian tersebut cacat hukum.
"Dan dalam audiensi ini terungkap bahwa CV. Putra Wijaya sebagai pengelola zona 6 sudah menyetor dimuka PAD sebesar Rp.125 Juta," ungkap Bardin.
Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto, SE mengatakan "berdasarkan Peraturan Walikota ditegaskan bahwa teknis pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan selama Peraturan Walikota itu belum dicabut atau direvisi, maka pelaksanaan pengelolaan parkir tetap menjadi wewenang Dinas Perhubungan,".
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi Marc yang memimpin audiensi ini menegaskan bahwa Dewan akan mengawal persoalan ini.
"Saya meminta Komisi II yang membidangi masalah perparkiran untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian dengan pihak ke-3 dan nantinya apabila ditemukan hal yang merugikan, Komisi II dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ke-3 yang dimaksud, pungkas nya. (Adv)
