APBD Bengkulu: Utang Rp 2 Triliun, Proyek Jalan atau Jurang Fiskal?
Oleh: Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Gubernur Helmi Hasan mengantar APBD Provinsi Bengkulu ke persimpangan sejarah. Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kemenkeu dan ancaman tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD), solusi yang dipilih justru bukan efisiensi, melainkan utang Rp 2 triliun ke Bank BJB.
Benang Merah Utang Helmi
Keterbatasan Bank Bengkulu menyalurkan pembiayaan membuat BJB dipilih sebagai penopang fiskal. Helmi ingin memastikan proyek pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit. Ada motif politik yang kentara: membangun warisan fisik besar selama masa jabatan memegang kekuasaan. Namun, di balik proyek beton dan aspal itu, terhampar risiko utang yang menjerat APBD generasi berikutnya.
Plus dan Minus Pinjaman
Plusnya, pinjaman memungkinkan pembangunan infrastruktur tak terhenti. Kontraktor tetap bekerja, roda ekonomi lokal bergerak, dan masyarakat melihat tanda-tanda pembangunan.
Namun minusnya jauh lebih berbahaya. Cicilan bunga dan pokok akan menggerus APBD tahun-tahun berikutnya. Tanpa efisiensi, uang pinjaman hanya jadi “gula-gula politik” tanpa dampak kesejahteraan rakyat. Rakyat kecil berpotensi menanggung beban lewat pajak, retribusi, atau pengurangan layanan publik. APBD bisa masuk dalam pusaran “gali lubang tutup lubang”.
Saran untuk Helmi Hasan
Jika benar ingin meninggalkan warisan, Helmi Hasan seharusnya:
1. Pangkas belanja birokrasi, alihkan ke pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
2. Utamakan proyek pro rakyat, bukan monumen mercusuar.
3. Libatkan publik dalam pengawasan penggunaan utang. Transparansi adalah kunci kepercayaan.
4. Cari alternatif pendanaan non-utang, seperti kerjasama investasi dan PPP.Penutup
Pepatah kuno berbunyi “Salus populi suprema lex esto” – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika utang Rp 2 triliun ke BJB hanya jadi alat mempertahankan citra tanpa efisiensi anggaran, maka yang dipertaruhkan bukan hanya fiskal, melainkan masa depan rakyat Bengkulu. artinya di tahun-tahun mendatang hutang Helmi bukan Bantu Rakyat justru makin membebani Rakyat Bengkulu.
Sebagai Gubernur Helmi hanya berkuasa lima tahun tapi imbas utang 2 Triliun justru akan mengoreksi kehidupan ekonomi Rakyat Bengkulu di tahun-tahun selanjut yang bergantung dari APBD untuk perputaran fiskal penggerak ekonomi rakyat.
