Revitalisasi Pulau Baai Dipercepat, DPRD Optimistis Dongkrak Ekonomi Bengkulu hingga 8 Persen

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, S.E., menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal percepatan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai agar menjadi pusat logistik sekaligus gerbang ekspor utama di Provinsi Bengkulu.

Penegasan tersebut disampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu yang dirangkaikan dengan pengajian rutin di Aula PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Selasa (30/6/2026).

Dalam sidak itu, DPRD menerima paparan dari Pelindo mengenai progres pendalaman alur pelayaran. Saat ini, berdasarkan hasil Automatic Level Survey (ALS), kedalaman alur telah mencapai sekitar 6,5–6,6 meter.Sementara itu, target akhir yang dikejar adalah 12 meter agar memenuhi standar pelayaran internasional dan dapat disandari kapal-kapal berukuran besar.

"Target kita 12 meter karena itu merupakan standar internasional. Jika kedalaman tersebut tercapai, kapal-kapal besar bisa langsung bersandar di Pelabuhan Pulau Baai," ujar Teuku.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pelindo telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang mengatur bahwa ketika kedalaman alur mencapai lebih dari 11 meter, seluruh komoditas ekspor unggulan Bengkulu akan dikirim langsung melalui Pelabuhan Pulau Baai tanpa harus bergantung pada pelabuhan di provinsi lain.

Menurut Teuku, hal tersebut akan meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat posisi Bengkulu sebagai pintu perdagangan internasional.

Selain membahas pendalaman alur, DPRD juga menyoroti pembangunan jalan menuju kawasan pelabuhan yang selama ini mengalami kerusakan. Teuku menyebut Pelindo telah memastikan proyek tersebut segera memasuki tahap lelang, dengan target pekerjaan dimulai sekitar September 2026 dan selesai pada triwulan pertama 2027.

Selama proses pembangunan berlangsung, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Korem untuk membangun jembatan darurat guna menjaga akses masyarakat saat sistem buka-tutup jalan pelabuhan diberlakukan.

Lebih lanjut, Teuku menegaskan DPRD akan mengawal realisasi revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai senilai sekitar Rp1 triliun yang didanai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui dukungan pemerintah pusat.

Menurutnya, jika proyek tersebut terealisasi sesuai rencana, Pelabuhan Pulau Baai berpotensi menjadi salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia dan mampu melayani ekspor berbagai komoditas unggulan Bengkulu, seperti batu bara, kopi, karet, kelapa, hasil perikanan, serta komoditas lainnya secara langsung.

"Kalau semua ini berhasil, pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang saat ini sekitar 5 persen bisa meningkat hingga 7 persen bahkan mendekati target nasional sebesar 8 persen. Dampaknya juga akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru," katanya.

Selain pembangunan pelabuhan, DPRD juga mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu. Menurut Teuku, perubahan status kawasan menjadi kawasan angkutan dan kawasan industri menjadi syarat penting dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diyakini mampu menarik investasi berskala besar ke Bengkulu.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., turut menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Pelabuhan Pulau Baai. Ia menegaskan pembangunan harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar janji.
"Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan sekarang adalah realisasi program melalui kerja sama seluruh pihak," tegasnya.

Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan Pelindo optimistis seluruh target pembangunan dapat tercapai melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menjelaskan, selain fokus pada percepatan pengerukan alur hingga 12 meter, Pelindo juga tengah mempersiapkan proses lelang pembangunan jalan pelabuhan setelah penyesuaian desain dan rekalkulasi anggaran. Pembangunan fisik ditargetkan mulai pada September atau Oktober 2026.

Dimas menambahkan, kajian kelayakan kawasan industri telah rampung dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, DPRD Provinsi, DPRD Kota, serta instansi terkait terus dilakukan untuk mempercepat penetapan kawasan industri.

"Kami berharap seluruh pihak memberikan dukungan sehingga Pelabuhan Pulau Baai benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Bengkulu," ujarnya.

Sidak tersebut turut dihadiri Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Darmawansyah, M.T., bersama jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu.