PLT Kominfo Prov Bengkulu Ancam Lapor ke KOMDIGI, Vox Populi Terus Melapor ke Rakyat Bengkulu?
Saran Vox Populi: dengan kejadian ini tolong Bro Gubernur Helmi "pecat" PLT Kadis Kominfo dan dinas terkait atau nonjobkan karena baru viral ambil panggung serius kerja.
Opini Publik: Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui PLT Kadis Kominfo Miftarul Ilmi, Ini bukannya menjawab transparansi data, malah sibuk mengancam akan membawa kabar mobil dinas Gubernur menunggak pajak ke Komisi Diseminasi Informasi Digital (KOMDIGI) lewat media online republik 26 Juli 2025, Penulis: Ardiyanto Editor: Mahmud Yunus.
Kritik rakyat di TikTok bagi Miftarul Ilmi, dilabeli hoaks, padahal tagihan PKB Land Cruiser BD 1 senilai Rp 15 juta lebih jelas tercatat, lengkap dengan denda yang mendadak dibayar setelah viral.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah PLT Kadis Mitrarul Kominfo ini pelayan rakyat atau justru minta dilayani rakyat?Bukankah Kominfo dibayar dari uang pajak rakyat PKB dan Retribusi selain transfer fiskal dari Pusat. Yang kini PKB ditagih habis-habisan dengan opsen 66% tinggi kepada Rakyat.
Ayo Kadis Miftarul pola pikir berubah ini bukan era feodalisme dan sistem kerajaan bukan untuk menakut-nakuti rakyat yang kritis?
Pertanyaanya adalah apakah mobil dinas PLT Kominfoprov dan Staf serta Pengiat Media supportnya sudah taat bayar PKB juga, semoga tidak di pantau dan di viralkan rakyat Bengkulu.
Rocky Gerung pernah bilang, “Pemerintah adalah produsen hoaks yang sebenarnya karena punya peralatan negara.”
Setelah viral kritikan ke Mobnas BD 1
Ironi ini kini terasa di Bengkulu: akses data pajak BD 1 dan BD 3 terbuka, tapi BD 2 malah dikunci.Hoax nya menurut PLT. Kominfoprov dari mana kalau denda benar-benar ada?
Kalau tidak viral, apakah pajak kendaraan dinas gubernur tetap akan dibayar?
Apakah Dispenda bikin hoax jika ada keterlambatan kena denda?
Artinya Kominfo dan Dispenda tidak serius kerja memantau seluruh kendaraan dinas di lingkungan pemda Provinsi.
Saran Vox Populi: dengan kejadian ini tolong Bro Gubernur Helmi "pecat" PLT Kadis Kominfo dan dinas terkait atau nonjobkan karena baru viral ambil panggung serius kerja.
Ini bukan sekadar pajak.
Ini soal moral kuasa birokrat di Bengkulu . Plato menulis, pemimpin sejati adalah penjaga moral kawanan. Filsuf Jerman Nietzsche mengingatkan, rakyat mudah diperbudak kalau dibiarkan percaya dirinya bebas, padahal dikunci datanya, dibungkam suaranya. Erich Fromm pun menulis, rezim otoriter menukar substansi dengan drama, rakyat yang menuntut keadilan justru dicap pembuat keributan.Alih-alih menjawab, PLT Kominfo malah main gertak lapor ke KOMDIGI. Sementara Vox Populi akan terus melapor ke Rakyat Bengkulu! Kinerja birokrat di Bengkulu kepada publik, Karena suara rakyat tak bisa dikunci, tak bisa diancam, tak bisa dibungkam dengan label hoaks.
Sebagai Kritik Kembali Dari Rakyat yang digaungkan Vox Populi sebagai kontra narasi: Pernyataan Bro Helmi Sendiri kalaupun masih ingat ada jejak digitalnya.
Kalau Gubernur Helmi Hasan benar tidak mampu bayar pajak Land Cruiser hitamnya, silakan minta surat miskin dari RT — sama seperti rakyat yang diminta surat miskin untuk dapat bantuan tidak bayar PKB selamanya.
Ini adalah kritikan balik rakyat Bengkulu ketika Gubernur Helmi meminta rakyat tidak mampu bayar PKB usai demo mahasiswa minta surat keterangan tak mampu dari RT.
Dan kalau Kominfo sungguh pelayan rakyat, buktikan dengan transparansi, bukan ancaman. Bantu rakyat cerdas, bukan membungkam suara kritis. Belajar lagi filosofi komunikasi dan Informasi. Fungsi Kominfo adalah pelayanan kepada rakyat transparan, akuntabel, jujur dan tidak manipulatif
Demokrasi lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pejabat yang alergi kritik berarti lupa bahwa jabatan itu diupah pajak rakyat — bukan untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan melayani, menjawab, dan berubah.
Vox Populi Vox Dei — Suara Rakyat Bengkulu Tak Bisa Dibungkam Dengan Narasi Monolog Satu Arah Ke Rakyat Tanpa Kritik Balik Sebagai Bentuk Dialog Bantu Rakyat Cerdas.
