Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Minta PT Pamor Ganda Patuhi Kesepakatan dengan Desa Penyangga
Jurnalbengkulu.com - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler meminta pihak PT. Pamor Ganda dapat mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama terkait konflik yang terjadi bersama para warga desa penyangga.
Hal itu lantaran belum dibebaskanya 5 orang warga desa Penyangga yang ditahan beberapa waktu lalu. Dijelaskan Dempo, pada Selasa, 26/07 lalu seluruh pihak terkait telah menandatangani nota kesepakatan bersama yang langsung difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Salah satu poin kesepakatan itu menyebutkan bahwa, 5 orang warga yang saat ini ditahan akan dibebaskan melalui upaya hukum restorative justice.
Dempo menyebut, pihak PT. Pamor Ganda harus menjadi pihak yang paling proaktif mengawal kesepakatan agar konflik tidak kembali menyala dan semakin meluas. Apabila pihak perusahaan abai, artinya PT. Pamor Ganda memang tidak memiliki niat untuk menghadirkan investasi yang sehat.
“Kesepakatan poin 2 yang saya baca jelas mengatakan, dalam tempo 2 hari saudara-saudara kita yang saat ini masih ditahan akan dibebaskan melalui mekanisme restorative justice. Namun sampai hari ini, informasi yang kami terima dari teman-teman LIRA, kelima saudara kita itu belum dibebaskan,” kata Dempo, Kamis (28/07/22).
“Berkali-kali saya tegaskan, kami warga Bengkulu tidak menolak investasi apalagi anti investasi, tapi dengan catatan patuh hukum, bermanfaat untuk warga kami. Nah kalau begini, apa yang warga dapatkan, yang ada perusahaan ini nampak arogan. Sekali lagi mari sama-sama kita kedepankan kemanusiaan, bukan insting emosi, 5 orang warga kita itu meninggalkan anak istri bahkan 2 orang itu ibu-ibu, kalau sampai nanti pukul 00.00 WIB belum bebas, artinya perusahaan melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri,” jelas Dempo. (Adv)
