Anggota DPRD Ria Oktarina Apresiasi Pemprov Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut
Bengkulu, Jurnalbengkulu.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, telah mampu menorehkan catatan sejarah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini ditandai dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 kalinya dari BPK RI terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2022 dengan hasil opini WTP dari BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) BPK RI Selamet Kurniawan kepada Gubernur Bengkulu dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (12/5/2023).
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, termasuk rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Selamet Kurniawan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, usai menyerahkan LHP BPK RI.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI yang keenamkalinya.
Atas diraihnya WTP untuk keenam kalinya itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ria Oktarina mengapresiasi Pemrov Bengkulu dan jajaran yang sudah bekerja hingga tercapainya WTP.
"Kita apresiasi Pemprov Bengkulu atas capaian WTP ini. Apalagi ini untuk keenam kalinya. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," kata Ria Oktaria dalam keterangannya kepada wartawan di Bengkulu.
Lanjut Ria, dengan raihan WTP, maka akan menjadi catatan positif bagi Pemprov Bengkulu untuk membangun kepercayaan publik dan kepercayaan pemerintah pusat.
"Tentu dengan raihan WTP akan menjadi catatan positif bagi Pemprov Bengkulu untuk membangun kepercayaan publik dan kepercayaan pemerintan pusat, sehingga pembangunan di Provinsi Bengkulu akan mendapat dukungan baik dari publik maupun pemerintah pusat," pungkas Ria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu ini. (Adv)
